"Bahkan beberapa airlines mendapat pola pembayaran khusus untuk pembelian avtur," ujar Budi Karya dalam catatan rapat di Kemenko Kemaritiman, harga berlian atau harga tv dan harga jam tangan atau harga oven dan harga kulkas atau harga fisheye dan harga blender atau harga getah sabah dan harga dispenser atau harga baby walker Senin 25 Maret 2019 dikutip detikFinance dari CNBC Indonesia, Selasa (26/3/2019).
Catatan di atas dikutip CNBC Indonesia dari notulen rapat yang diperoleh dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Ketua Umum PHRI Hariyadi Sukamdani dan wakil ketua umum PHRI Maulana Yusran ikut hadir dalam pertemuan itu.
Hadir pula perwakilan maskapai antara lain Garuda Indonesia, Citilink, Lion Air, dan AirAsia serta perwakilan Online Travel Agency (OTA) antara lain Traveloka dan Tiket.com. KPPU: Tiket AirAsia Tak Hanya Hilang di Traveloka, Tapi di 15 Tempat
Menurut Budi Karya semua daerah telah meminta agar harga tiket pesawat diturunkan. Apalagi kondisi itu juga berdampak terhadap industri pesawat dan sektor terkait yang bergantung pada pesawat.
"Menhub merasa ada kebablasan kebijakan yang dilakukan operator airlines yang tidak mengindahkan permintaan untuk menurunkan airlines ticket, sehingga menimbulkan masalah yang tidak pernah selesai, khususnya Garuda Indonesia yang merupakan airlines plat merah yang merupakan leading national airlines," demikian poin keempat catatan Menhub.
Salah satu perwakilan maskapai membenarkan dipanggil oleh Menko Kemaritiman dan Menteri Perhubungan. Namun, dia enggan memberikan penjelasan terkait hal tersebut. Perwakilan maskapai meminta agar menunggu konferensi pers Menteri Perhubungan sore ini. Namun belakangan konferensi pers dibatalkan hingga waktu yang belum ditentukan.
Menhub bakal Buat Aturan Baru Atasi Tiket Pesawat Mahal. Dalam notulensi tersebut itu disebutkan Luhut menyampaikan beberapa kesimpulan dari rapat yang berlangsung pada 25 Maret 2019 tersebut, yaitu:
Garuda Indonesia sebagai leading nasional airlines harus segera menurunkan harga ticket dan itu merupakan perintah. Menko akan menguhubungi pihak terkait agar izin AKR dapat dipercepat dan diberikan tanggal 1 April 2019 agar segera menjadi competitor pertamina dan menyedia avtur bagi pesawat. Penurunan harga ticket kesemua route adalah wajib demi kepentingan nasional dan harus dilakukan segera terhitung awal April 2019.
Menko Maritim menyesalkan karena Dirut Garuda tidak hadir dalam rapat. Untuk itu beliau menyampaikan kepada staff yang mewakilinya agar besok hari selasa 26 maret 2019 sore diharapkan Dirut Garuda menghadap Menko Maritim guna membahas lebih lanjut terkait instruksi untuk menurunkan harga airlines tiket.
Sementara itu, Budi Karya Sumadi menyampaikan kesimpulan yang diantaranya menyebutkan:
Garuda diperintahkan agar semua route harus ada sub class. Penurunan harga ticket harus dilakukan kesemua route penerbangan, jangan hanya daerah-daerah tertentu saja dan harus diumumkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar