Kasus Facebook dan Twitter

Di bagian akhir video mereka menunjukan tulisan yang kira-kira memiliki arti, "untuk Mark dan Jack, pendiri Twitter dan Facebook / dan untuk pemerintah salibis mereka / kalian mengumumkan telah menyingkirkan banyak akun kami / maka kami ingin sampaikan: hanya itu yang kalian bisa lakukan? Kalian tidak setara dengan kami. Jika kalian menutup satu akun, kami akan membalas 10 kali lipat dan tak lama lagi nama kalian akan musnah setelah kami hancurkan situs kalian, Allah menghendaki, dan akan tahu apa yang kami ucapkan adalah benar. #Sons_Caliphate_Army."

Sementara di slide yang berbeda di dalam video tersebut, mereka juga menkglaim telah meretas lebih dari 10 ribu akun Facebook, 150 grup Facebook, dan lebih dari 5 ribu akun Twitter.

"Banyak akun telah diberikan kepada simpatisan dan jika Allah mengizinkan, sisanya juga akan didistribusikan," sambung kelompok SCA. Rudiantara mengaku, jika aturan yang meminta perusahaan Internet asing untuk berstatus BUT ini tak kunjung diberlakukan, tentu sama saja membiarkan negara kehilangan pajak senilai ratusan juta dollar.

Saat ditanya sanksi konkret bagi layanan yang tidak berstatus BUT, ia hanya memberikan jawaban samar. "Anda memangnya mau melepaskan ratusan juta dollar itu? Jadi lebih memilih pakai Facebook tanpa bayar pajak? Tidak bisa begitu lah," tukasnya.

Selebihnya, menteri yang akrab disapa Chief RA itu menekankan bahwa kebijakan PSE ini masih dalam tahap pembahasan dan rencananya akan dikeluarkan pada akhir Maret 2016. "Masih banyak yang dibahas, salah satunya juga soal tenggat waktu bagi OTT internasional yang belum ada kantor di sini," ucapnya.

Sejauh ini kelompok militan ISIS dan simpatisannya telah mengincar Dorsey sebanyak dua kali sejak Maret 2015 karena Twitter telah menutup ratusan akun yang berkaitan dengan aktivitas mereka.

Beberapa pekan lalu, Twitter sempat mengumumkan telah memblokir lebih dari 125 ribu akun yang berkaitan dengan aksi terorisme.

Sementara pada ajang Mobile World Congress (MWC) di Barcelona, Zuckerberg juga menyampaikan kebijakan perusahaannya dalam memerangi terorisme secara online. Sebelumnya, Rudiantara di Kantor Staf Presiden beberapa waktu lalu sempat mengatakan bahwa akan "ada sanksi, dan bisa dicabut kalau bandel. Tapi pemerintah melakukan akan friendly approach ajak duduk baik-baik dikasih tahu."

Rudiantara juga kembali menekankan, aturan pajak bagi OTT internasional tersebut akan mengacu pada regulasi pajak yang berlaku saat ini. Dengan kata lain, mereka tidak akan dikenakan pajak lebih tinggi. Adanya kantor berbadan hukum dari penyedia layanan internet diyakini bisa memberikan jaminan atas adanya proteksi data bagi pengguna jasa mereka di Indonesia.

Aturan PSE ini diakui Rudiantara sifatnya tidak dadakan. Ia mengaku sudah membahasnya terlebih dahulu kepada raksasa teknologi di Silicon Valley, Amerika Serikat, pada pertengahan Februari kemarin.

"Saya sudah bahas ini (aturan PSE) saat ke Silicon Valley. Saat rapat tertutup dengan mereka (Facebook dkk) saya sudah sosialisasikan bahwa akhir Maret kita mau keluarkan peraturan ini," katanya.

Sayangnya ia enggan membeberkan bagaimana tanggapan dari perusahaan teknologi di sana. "Kami merasa punya tanggung jawab besar dalam menjalankan jejaring sosial yang besar ini untuk membantu memerangi terorisme dan bentuk serangan apapun. Kami punya kebijakan kuat terhadap hal ini," ungkapnya.

Juru bicara Twitter menegaskan, perusahaan akan selalu menerapkan kebijakan soal penutupan akun yang mendukung aksi terorisme atau ancaman kekerasan.

Sementara juru bicara Facebook tidak memberi tanggapan terkait hal ini. Melalui kebijakan yang sedang disiapkan pemerintah dalam Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), perusahaan penyedia konten di Internet atau over the top (OTT) macam Facebook, Google, dan Twitter, didorong agar membentuk usaha tetap di Indonesia.

Bisa dikatakan, bentuk usaha tetap (BUT) yang dimaksud Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara adalah agar kedua belah pihak — perusahaan dan negara — mencapai kondisi win-win, yakni mereka tetap menjalankan bisnis di Tanah Air dan negara kecipratan pajak usaha.

Lantas, bagaimana jika mereka tidak mau berstatus BUT?

"Kalau mereka tidak mau (berstatus BUT), ya sudah tidak apa-apa. Kalau mau melanjutkan bisnis di sini, ya harus memenuhi ketentuan administrasi dan legal secara hukum, dong. Salah satunya soal pajak tentunya," ucap Rudiantara kepada sejumlah awak media di Plaza Bapindo, Jakarta Pusat, Jumat (26/2).

Thewordshepherdess

Selasa, 18 Juli 2017

Kasus Facebook dan Twitter

Tidak ada komentar:

Posting Komentar